Catatan Hitam Pendidikan Indonesia

Pendidikan di Indonesia masih mahal dan tidak terjangkau bagi warga miskin. Program bantuan biaya operasional siswa (BOS), banyak diselewengkan guru dan pejabat. Bahkan pendidikan tetap menjadi momok bagi masyarakat, dan makin menunjukkan jurang yang tinggi antara si kaya dan si miskin.

Berbagai program unggulan seperti bantuan biaya operasional siswa (BOS) dan meningkatnya anggaran pendidikan mencapai 20 persen lebih, baik dalam APBN sampai APBD di daerah, telah dilaksanakan. Namun pendidikan tetap sepertinya jalan di tempat.

Faktanya, bahwa praktek pungutan tetap menjadi budaya yang tidak bisa dihindarkan di kalangan guru di sekolah-sekolah baik dari pendididkan anak usia dini (PAUD) hingga SMA. Guru dan pihak sekolah sudah "mahir" dalam mengutak atik anggaran dan mengemas biaya yang harus dibayar orang tua murid. Salah satu contoh, adalah masih adanya praktek sekolah yang meminta dan mewajibkan anak untuk pembelian buku, seragam sekolah dan biaya-biaya remeh temeh seperti pungutan kas sekolah dan lainnya.

"Kalau biaya pembelian buku itu sesuai dengan di pasaran boleh saja. Ini kan lucu masa kami orang tuanya meminta kuitansi saja tidak dibolehkan" ujar Syafrudin, salah satu orang tua murid yang mengadu ke klikm.net.

Selain  itu, program rintisan sekolah berbasis internasional (RSBI). Sebenarnya adalah program yang memang unggul. Namun praktek di lapangan, justeru RSBI telah menjadi ajang transaksi bagi guru dan kepala sekolah untuk dinikmati orang-orang berduit. Terkadang anak kurang mampu dan berprestasi  tidak bisa masuk, karena ada biaya lain yang harus dibayar oleh orang tua. Di antaranya biaya kursus bahasa Inggris, TOEFL, dan biaya-biaya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi ajang bisnis terselubung, dan hanya dinikmati oleh orang-orang berduit.

RSBI justeru hanya semakin menunjukkan jurang yang semakin menganga antara si kaya dan si miskin. Hanya orang berduit walau anaknya minus yang bisa masuk, sementara orang miskin meski pintar tetap mengikuti sekolah regular.

Bahkan yang menyedihkan, bahwa orang miskin dan tidak mampu, masih saja sulit bersekolah dan meningkatkan prestasinya. Mana kala, guru-guru dengan disengaja atau tidak, meski sudah mendapat gaji tinggi dan mendapat tunjangan menyenangkan. Terutama di sekolah negeri, mengajar hanya dengan seenaknya, tanpa mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap masa depan anaknya. Berbeda dengan sekolah swasta yang mahal, gurunya benar-benar bertanggung jawab terhadap kualitas ajar dan materi muridnya. Sehingga sudah bukan jamannya lagi lagu Iwan Fals "Oemar Bakri" itu.

Sementara program pendidikan gratis berkualitas, sebagai program pemerintah pusat. Telah menjadi alat politik para penguasa di daerah. Jargon "pendidikan gratis" hanya lips service saat kampanye, dan menjelang masa akhir kekuasaannya. Karena banyak anggaran yang semestinya untuk membangun sekolah dan melengkapi fasilitas pendidikan, seperti bangku sekolah, buku perpustakaan dan infrastruktur pendidikan lainnya. Kenyataannya masih banyak sekolah terutama di penjuru wilayah, seperti di Muaragembong, Tambelang, Kabupaten Bekasi kondisinya miris. Gedung sekolah seperti mau roboh.

Terkadang anggaran dari pusat, hanya menjadi bancakan para penguasa di daerah. Karena tidak tersentuh oleh hukum dan keadilan. Hal ini, bisa jadi proyek kongkalingkong antara kejaksaan, polisi dan pengadilan. Lihat saja kasus multimedia di Kabupaten Bekasi yang sedang di sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Terkadang hanya bawahan yang dikorbankan untuk menyelamatkan sang atasan, bahkan hukum dengan seenaknya mempermainkan seorang bendahara sekolah untuk dihukum, sementara atasannya bebas selamat dari jeratan hukum. Padahal kalau ditelusuri bahwa seorang bawahan terendah akan mengerjakan apa pun, apalagi ada paksaan oleh atasannya.

Sejatinya dalam peringatan hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei ini. Bukan semata-mata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional. Namun harus lebih menjadikan momentum untuk semakin memperkokoh kesadaran dan komitmen bangsa akan pentingnya pendidikan bermutu bagi masa depan bangsa.

Semoga pada peringatan Hardiknas 2011 ini, semakin membuka seluruh stakeholder pendidikan Indonesia untuk semakin bertanggung jawab terhadap masa depan anak bangsa pewaris negeri Indonesia yang penuh dilema ini. Serta mengingatkan ketulusan sang pendidik yang terlahir seperti Ki Hajar Dewantara.

(Aef Fathudin, lulusan IKIP Jakarta)

Komentar

Nama: Email: Komentar: Kode Verifikasi: Masukkan Kode:  

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi klikm. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan.